Dugaan Rekayasa Kronologi Penembakan: Masyarakat Dumoga Kecewa terhadap Penyelidikan Polri

Bolmong, Sulawesi Utara – Kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian di Sulawesi Utara, khususnya Polda Sulawesi Utara dan Polres Bolmong, mengalami penurunan drastis. Hal ini terjadi setelah muncul dugaan rekayasa dalam kronologi penembakan yang melibatkan anggota Polri dalam insiden di Desa Modomang pada 30 Januari 2025.

Bacaan Lainnya

Menurut investigasi tim media Seldiki.com, warga Dumoga yang terlibat dalam aksi protes menyatakan bahwa mereka tidak membawa senjata tajam atau senapan angin saat menuju Desa Modomang. Mereka hanya ingin menuntut kepolisian agar segera menangkap pelaku pengeroyokan terhadap seorang warga Dumoga yang sebelumnya mengalami kekerasan di desa tersebut.

 

“Saat kami berunjuk rasa di depan Polsek Dumoga Timur, anggota Polri dan kepala desa berusaha membubarkan massa agar tidak menuju Modomang. Setelah situasi mulai mereda, tiba-tiba warga Modomang mengejar kami, lalu terdengar suara letusan—entah dari senjata api atau gas air mata,” ujar Iki, salah satu warga yang berada di lokasi kejadian.

Tak lama setelah itu, beredar kabar bahwa seorang anggota Polres terkena tembakan senapan angin di depan kuburan Desa Modomang, sementara dua warga Dumoga mengalami luka-luka di tugu batas desa. Kabar ini memicu kemarahan warga Dumoga, yang kemudian balik menyerang dan mengambil alat perlindungan diri mereka.

Masyarakat menilai bahwa kronologi yang disampaikan oleh kepolisian mengandung banyak kejanggalan dan terkesan direkayasa. Oleh karena itu, warga Dumoga menuntut transparansi dalam penyelidikan dan meminta keterlibatan lembaga independen seperti Komnas HAM dan Ombudsman untuk memastikan keadilan dalam kasus ini.

Hingga saat ini, pihak kepolisian belum memberikan keterangan resmi yang memuaskan masyarakat. Situasi di wilayah tersebut masih tegang, dan warga berharap agar aparat bertindak secara adil serta tidak menutup-nutupi fakta yang sebenarnya terjadi.

Kasus ini menjadi ujian bagi kepolisian dalam menjaga kepercayaan publik. Jika tidak diselesaikan dengan transparan, dikhawatirkan ketegangan sosial di wilayah tersebut akan semakin meningkat.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *