WAROPEN | SUARAJURNALIS.ONLINE.COM – Persoalan pengelolaan dana Otsus Waropen kembali menjadi sorotan setelah mama-mama Papua menyampaikan berbagai aspirasi dalam kegiatan Majelis Rakyat Papua (MRP) Pokja Perempuan di Kampung Mambui, Distrik Urei Faisei. Selain dana Otsus, bantuan UMKM yang dinilai belum tepat sasaran juga menjadi keluhan utama masyarakat.
Kegiatan penjaringan aspirasi tersebut berlangsung di Balai Kampung Mambui pada Senin, 20 April 2026, dengan melibatkan masyarakat dari Kampung Mambui dan Kampung Urei Faisei III.
Anggota MRP Pokja Perempuan, Klansina Irene Duwiri, SH, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari agenda penjaringan aspirasi Triwulan I Tahun 2026.
“Kami berterima kasih karena masyarakat menerima kami dengan baik dalam kegiatan ini,” ujarnya.
Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi MRP sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Otonomi Khusus, khususnya Pasal 20 Ayat 1 huruf a hingga e, yang mencakup penyerapan serta penyaluran aspirasi masyarakat adat, termasuk perempuan Papua.
Dalam dialog yang berlangsung, masyarakat menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi, terutama terkait pengelolaan dana Otsus yang dinilai masih kurang transparan, khususnya dalam pelaksanaannya oleh organisasi perangkat daerah (OPD).
Selain itu, bantuan UMKM yang disalurkan melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Perindakop) juga dianggap belum merata.
“Harapan mama-mama, bantuan bisa dibagi secara adil, termasuk penyediaan pondok usaha yang seragam,” ungkap Klansina.
Keluhan serupa disampaikan Adriana Sapari, salah satu peserta dari Kampung Urei Faisei III. Ia menilai masih banyak pelaku usaha kecil yang belum mendapatkan perhatian.
“Kami berharap bantuan bisa merata, karena masih banyak mama-mama yang belum tersentuh,” katanya.
Tak hanya sektor ekonomi, masyarakat juga menyoroti bidang pendidikan dan kesehatan. Mama-mama mengusulkan adanya dukungan bagi anak-anak Waropen yang menempuh pendidikan di luar daerah, termasuk penyediaan asrama.
Di sektor kesehatan, warga berharap adanya pembangunan fasilitas rumah sakit yang lebih memadai, lengkap dengan tenaga medis serta dokter spesialis guna meningkatkan pelayanan kesehatan di daerah tersebut.
Adriana juga menekankan pentingnya perhatian pemerintah terhadap kebutuhan dasar masyarakat, khususnya perempuan dan anak-anak.
“Kami berharap pemerintah lebih memperhatikan kami, terutama dalam pengembangan usaha kecil dan pendidikan anak-anak,” ujarnya.
Klansina menambahkan, dari hasil penjaringan tersebut terdapat 24 poin rekomendasi yang akan disampaikan kepada pemerintah daerah melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Otsus untuk ditindaklanjuti.
“Kami berharap ada aspirasi yang bisa segera direalisasikan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya penguatan sektor UMKM sebagai tulang punggung ekonomi mama-mama Papua di Waropen. Menurutnya, dukungan kebijakan yang jelas, termasuk penetapan Peraturan Daerah (Perda) tentang produk lokal, sangat diperlukan.
“Dengan adanya dasar hukum yang kuat, pelaku UMKM bisa lebih berkembang,” tambahnya.
Kegiatan ini menjadi pengingat bahwa aspirasi masyarakat, khususnya perempuan Papua, membutuhkan tindak lanjut nyata agar dapat terwujud dalam program pembangunan yang berpihak.**(Engel)
