Suara Jurnalis | Manokwari – Sebagai Advokat berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, serta sebagai Pembela Hak Asasi Manusia berdasarkan Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2015 Tentang Prosedur Perlindungan Terhadap Pembela HAM, dalam hal ini saya ingin menjelaskan bahwa segenap pernyataan atau komentar yang saya sampaikan baik di luar dan di depan pengadilan sebagai bagian dari tugas profesi saya dilindungi oleh hak imunitas profesi Advokat tersebut.
Yan Christian Warinussy, seorang advokat dan Pembela HAM di Tanah Papua, memberikan pandangannya mengenai posisi Pelaksana Tugas mantan Rektor di Universitas Papua (Unipa). Menurut Warinussy, pernyataannya tentang Plt Unipa harus dipahami dalam konteks tanggung jawab profesionalnya sebagai seorang advokat yang memiliki tugas untuk memberikan pendapat hukum secara objektif dan bertanggung jawab.
Warinussy menekankan bahwa dalam profesinya, ia berkewajiban untuk menegakkan keadilan dan memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil, termasuk dalam hal penunjukan Plt di lembaga pendidikan tinggi. Ia juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses penunjukan tersebut, untuk menjaga integritas lembaga pendidikan dan memastikan bahwa kepentingan semua pihak yang terlibat dapat terakomodasi dengan baik.
Lebih lanjut, Warinussy menjelaskan bahwa sikap kritis dan pandangannya terhadap kebijakan tertentu adalah bagian dari upayanya untuk melindungi hak-hak masyarakat, termasuk komunitas akademik di Unipa, dari potensi penyalahgunaan kekuasaan. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga independensi lembaga pendidikan dari intervensi politik yang dapat merugikan perkembangan pendidikan di Papua.
Sebagai advokat, Warinussy berkomitmen untuk terus mengawasi dan memberikan masukan terkait kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan pihak terkait lainnya, khususnya yang menyangkut kepentingan publik di Tanah Papua. Baginya, ini adalah bagian integral dari tugas profesinya untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum tetap ditegakkan.
Penjelasan tersebut disampaikan oleh Yan Christian Warinussy SH kepada media melalui pesan tertulis. Rabu, (07/08/2024).
“Termasuk dalam pernyataan saya berkaitan dengan rencana pemilihan calon Rektor Universitas Papua yang mungkin membuat pihak lain tidak sejahtera alias tersinggung. Dalam hal ini perlu saya sampaikan bahwa langkah yang saya lakukan masih dalam batas praduga semata dan tidak bermaksud menuduh siapapun, ” katanya.
Menurutnya, Informasi yang diterima dari para tenaga kependidikan (Tendik) Unipa adalah merupakan informasi yang sah menurut hukum (vide Pasal 17 UU Advokat).
“Sesungguhnya saya sedang tidak berusaha melakukan pelanggaran terhadap hak siapapun. Soal kebenaran dari audit maupun investigasi dari Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia adalah bagian yang dapat diakses pula oleh siapapun, termasuk institusi penegak hukum, ” ujarnya.
Lebih jauh ia menjelaskan, hanya menyampaikan saran saja agar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dapat mempertimbangkan melalui Pelaksana Tugas (Plt.Rektor) Unipa untuk tidak mengakomodir calon Rektor Unipa yang terindikasi terlibat dugaan tindak pidana korupsi dan atau dugaan penyelewengan keuangan negara di Unipa.
“Hal ini saya kira bukan merupakan sesuatu yang patut dipersalahkan oleh siapapun, karena kewenangan penuh ada pada Mendikbud RI melalui Plt.Rektor Unipa. Sesuai informasi yang kami terima bahwa diduga terdapat potensi kerugian negara berkisar di nilai Rp.20,6 Miliar yang bisa menjadi syarat terpenuhinya unsur adanya kerugian negara menurut amanat Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ” jelas Warinussy.
Selanjutnya, kata Warinussy , “apabila potensi kerugian negara tersebut tak ada jaminan untuk dikembalikan, maka dimungkinkan untuk menentukan terpenuhinya potensi adanya perbuatan melawan hukum oleh Aparat Penegak Hukum (APH) baik di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat dan di Jakarta yaitu Komis Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, ” pungkasnya.
(Refly)
