Suara Jurnalis | Manokwari, — Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari menyatakan dukungan penuh terhadap upaya demokratis yang dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Papua (BEM UNIPA) dalam aksi unjuk rasa yang digelar hari ini di Manokwari.
Aksi tersebut mengusung tema “Cabut Undang-Undang TNI dan Tolak Proyek Strategis Nasional (PSN) di seluruh Tanah Papua.”.
Menurut LP3BH, aksi ini merupakan wujud nyata pelaksanaan hak konstitusional warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28 hingga Pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen keempat tahun 2002.
Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari, Advokat Yan Christian Warinussy, SH, menjelaskan bahwa pihaknya telah menerima permohonan pendampingan hukum dari panitia pelaksana aksi tersebut sejak sepekan lalu.
“Permohonan itu saya terima langsung sebagai bagian dari komitmen kami untuk memastikan bahwa hak-hak konstitusional para mahasiswa dalam menyampaikan pendapat di muka umum tetap terlindungi,” tegasnya. Kamis, (10/04/2025).
Yan Warinussy menambahkan, aksi unjuk rasa ini harus dilihat sebagai bagian dari kemerdekaan berserikat, berkumpul, serta menyampaikan pendapat secara lisan dan tulisan, yang telah dijamin oleh UUD 1945 dan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
LP3BH Manokwari, sebagai lembaga yang konsisten mengawal penegakan hak asasi manusia dan supremasi hukum di Tanah Papua, berkomitmen memberikan pendampingan hukum kepada para mahasiswa selama berlangsungnya aksi.
“Kami ingin memastikan, dalam menjalankan hak demokrasi, para mahasiswa tetap aman dan bebas dari intimidasi ataupun tindakan represif,” tandas Yan Warinussy.
Dengan dukungan ini, LP3BH berharap aksi mahasiswa dapat berjalan damai, tertib, dan menjadi contoh positif dalam memperjuangkan aspirasi rakyat Papua secara konstitusional.
(Refly)
