Bolaang Mongondow, Suara Jurnalis,-
Warga Desa Dumoga, Kecamatan Dumoga Timur, berharap besar pada Penjabat (Pj) Bupati baru untuk mengusut dugaan penyelewengan dana desa tahun 2023-2024 yang menimbulkan ketidakpuasan luas di masyarakat. minggu, 26/05/2024
Ketidaktransparanan dalam penggunaan anggaran selama masa kepemimpinan Pj Bupati sebelumnya, Limi Mokodompit, membuat warga merasa kebutuhan dasar mereka diabaikan dan pembangunan desa terbengkalai dikarenakan kurangnya perhatian mendesak kepala desa untuk pembangunan.
Tokoh masyarakat Desa Dumoga Induk, Ramli M mengungkapkan, “Tidak ada perubahan signifikan yang kami rasakan. Infrastruktur tetap terbengkalai, dan kebutuhan dasar masyarakat tidak terpenuhi dengan baik.”
Isu pengadaan mobil ambulans menjadi sorotan utama.
Hingga kini, mobil ambulans yang dijanjikan tak kunjung terealisasi meskipun anggaran telah dialokasikan.
“Kami bingung dan kecewa, karena sampai saat ini mobil ambulans yang dijanjikan tak kunjung ada,” kata seorang warga yang tidak ingin disebutkan namanya.
“Kami sudah menanyakan hal ini ke Kepala Desa Theodorus, namun hanya janji manis yang kami dapatkan. Kepala desa pernah mengungkapkan bahwa pihak ketiga yang bertugas membeli unit ambulans sudah dilaporkan ke kejaksaan. Ini membingungkan, mengapa sampai ke pihak ketiga penggunaan dan pengadaan mobil ambulans ini?”
Sejumlah tokoh masyarakat telah berusaha berkoordinasi dengan Inspektorat Kabupaten Bolaang Mongondow untuk meminta klarifikasi terkait penggunaan dana desa tersebut. Namun, hingga kini belum ada tindakan nyata dari pihak Inspektorat.
“Kami merasa diabaikan, padahal ini masalah penting bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar seorang perwakilan masyarakat.
Dengan hadirnya Pj Bupati yang baru, warga berharap akan ada tindakan tegas dan konkret untuk memeriksa serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Desa Dumoga.
“Kami berharap Pj Bupati yang baru dapat memberikan perhatian serius terhadap masalah ini dan memastikan dana desa digunakan dengan tepat dan bermanfaat bagi masyarakat,” tegas salah satu tokoh masyarakat.
Desakan ini mencerminkan harapan besar masyarakat akan adanya perubahan nyata dan perbaikan dalam pengelolaan dana desa demi kesejahteraan bersama. Warga menginginkan pemerintahan baru lebih responsif terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat di lapangan, serta mampu mengatasi ketidakpuasan yang telah berkembang selama masa kepemimpinan sebelumnya.
(Red)
