Suara Jurnalis | Teluk Bintuni, Papua Barat — Jaringan Damai Papua (JDP) mengeluarkan imbauan tegas kepada aparat keamanan untuk memastikan keselamatan warga sipil di wilayah Distrik Moskona Utara, Kabupaten Teluk Bintuni. Seruan ini disampaikan oleh Juru Bicara JDP menyusul laporan pengungsian sejumlah warga dari Kampung Moyeba dan sembilan kampung lainnya pasca insiden penembakan terhadap empat anggota TNI pada Sabtu (11/10).
Menurut JDP, situasi di distrik tersebut semakin mengkhawatirkan setelah peristiwa penembakan yang diduga dilakukan oleh kelompok bersenjata yang menamakan dirinya Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) di bawah pimpinan Marcel Fatem. Akibat kejadian itu, satu anggota TNI dilaporkan meninggal dunia sementara tiga lainnya mengalami luka serius dan sedang mendapatkan perawatan medis.
Juru Bicara JDP menyampaikan keprihatinan mendalam atas jatuhnya korban jiwa dan luka di pihak aparat, namun di sisi lain juga menegaskan pentingnya perlindungan terhadap masyarakat sipil yang tidak terlibat dalam konflik bersenjata tersebut. Warga dari kampung Moyeba dilaporkan mengungsi ke hutan di sekitar wilayah mereka karena merasa tidak aman dengan situasi yang berkembang.
Dalam pernyataannya, JDP meminta Kapolda Papua Barat Irjen Polisi Johnny Eddizon Isir, SIK, MTCP, serta Kapolres Teluk Bintuni untuk menahan diri dan tidak mengerahkan kekuatan secara berlebihan yang berpotensi memperburuk keadaan. Menurut JDP, pendekatan keamanan yang tidak memperhitungkan dampak sosial dapat mengorbankan keselamatan masyarakat sipil, terutama warga asli Papua di Moskona Utara.
Selain itu, JDP juga mendorong Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, agar memerintahkan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menghentikan sementara pergerakan pasukan khusus yang diduga sedang menuju Distrik Moskona Utara dari Kota Bintuni. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah timbulnya korban tambahan dan membuka ruang bagi pendekatan dialog damai.
JDP mengingatkan bahwa dalam berbagai pengalaman di Papua, operasi keamanan sering kali menimbulkan dampak kemanusiaan yang berat bagi warga sipil. Banyak dari mereka terpaksa mengungsi ke hutan tanpa bekal memadai, kehilangan akses pendidikan, kesehatan, serta kebutuhan dasar lainnya.
Oleh karena itu, JDP mendesak seluruh pihak untuk menahan diri dan mengedepankan prinsip kemanusiaan dalam menyikapi situasi di Teluk Bintuni. “Kami menyerukan agar setiap langkah operasi keamanan dilakukan dengan pertimbangan matang dan menghormati hak-hak dasar masyarakat sipil,” tegas Juru Bicara JDP dalam keterangan resminya.
(Refly)
