Bitung. Sulawesi Utara, Suara Jurnalis — Wakil Ketua DPRD Bitung, Sulawesi Utara, atas nama Nabsar Badoa dari Partai Keadilan dan Persatuan (PKP), menanggapi terkait dugaan manipulasi data untuk meloloskan partai yang tidak lolos verifikasi administrasi Pemilu serentak 2024 kini hal ini dugaan terjadi di kantor KPU Sulut, yang di beritakan salah satu media online Jejakperistiwa.online baru-baru ini.
Ketiga Partai yang diduga telah di loloskan diantaranya adalah Partai Gelora, PKN, Garuda.
Tetang dugaan meloloskan partai yang sebenarnya tidak lolos verifikasi administrasi Pemilu serentak 2024 wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bitung Nabsar Badoa angkat bicara.
Nabsar Badoa menyebutkan, “Hal ini kalau memang benar sangat disesali, suatu lembaga yang diberikan kepercayaan,” Sebut Nabsar Badoa. Saat beberapa awak media online temui di ruang kerjanya, Selasa 14 Februari 2023.
Nabsar Badoa menerangkan ke beberapa awak media mengenai manipulasi data verifikasi administrasi Pemilu serentak 2024 dirinya mengatakan, “Kami dari PKP dengan adanya tidak lolos kami terima kalau itu benar karena kami berusaha dengan maksimal karena telah melewati tahapan demi tahapan. Kami percaya tahapannya benar namun kalau ada dugaan beberapa partai yang tidak lolos cuma karena ada kepentingan namun itu tetap di loloskan oleh pejabat yang dipercayakan oleh rakyat saya rasa ini tindakan memalukan,” Tegas Nabsar Badoa.
Lanjut Wakil Ketua DPRD Bitung lagi, “Ini perlu ada tidakan tegas dari petinggi yang berkopenten, otoriti tetang lembaga pemilihan ini agar supaya tidak ada tindakan yang melawan hukum yang dapat mengecewakan untuk partai yang ada,” Singkatnya.
Adapun terkait pertanggungjawaban sebagai anak buah, apa lagi kalau terkait hirarki Wakil ketua DPRD Kota Bitung Nabsar Badoa menyebutkan,
Sama seperti mantan Jendral Sambo, ini hirarki ketika memerintahkan ke anak buahnya untuk menembak ini dilakukan oleh anak buahnya kan. Hal seperti ini dugaan bisa saja dilakukan namun anak buahnya harus berpikir ini apa hal yang baik atau tidak,” Ungkap Badoa.
Padahal hal seperti ini dapat mencelakakan diri dan ini saya rasa semua itu ada sumpahnya setiap orang untuk menjadi pejabat ada sumpahnya nah sumpah ini dalam rangka kita pertanggungjawaban dan bukan kepada manusia namun ini kepada Tuhan
Memang saya tidak tahu kalau terkait petunjuk hirarki saya rasa saya tidak tahu barangkali itu KPU mungkin ada UU tersendiri yang bisa menyatakan apabila perintah dari pusat harus dilaksanakan oleh daerah apa mungkin ada? UU seperti itu dan kami merasa sebagai ketua PKP Bitung sampai hari ini kami tetap berusaha untuk menjadi kader-kader yang baik yang menjadi contoh, teladan, kami menerimanya misalnya tidak lolos yang penting itu benar tidak lolos dalam verifikasi administrasi,”
Tetapi jangan sampai PKPI dilakukan seperti itu, jangan-jangan ada dugaan manipulasi dari pusat supaya pkpi tidak lolos, ini hanyalah prediksi saya dan saya sama sekali tidak menuding seperti itu,” Terangnya.
Namun dugaan dengan adanya kejadian seperti ini itu perlu ada tanda tanya. Harapan kami ditindak secara hukum, ditindak tegas dan dicari tahu hal ini jangan sampai fitna marilah kita lihat secara hukum kalau memang salah ditindak agar supaya bangsa Indonesia kita ini ada transparan
Kita harus ingat lembaga yang dapat menciptakan orang-orang yang terhormat namun kalau kita sudah melakukan cara-cara seperti ini mau jadi apa bangsa negara kita pada akhirnya bangsa kita, kita akan dapatkan orang yang tidak bermoral masuk ke dalam nah ini masalah besar
Ketika awak media bertanya ke Wakil DPRD Kota Bitung Nabsar Badoa terkait akankah ada yang tersinggung dengan kejadian seperti itu dirinya menyampaikan, pasti akan ada,
“Ini sudah pasti, kami PKP sudah merasa tanda tanya dugaan jangan-jangan partai kita dilakukan hal seperti itu tetapi kita tidak boleh menuduh diharapkan agar yang punya kompoten untuk menyusuri kasus ini seperti DKPP yang bisa memeriksa kasus tersebut dan diharapkan agar bisa ekspos ke media sosial agar masyarakat Indonesia dapat mengetahui hal ini,” Tegas Nabsar Badoa.
Saya hanyalah ketua DPK atasan kami DPP kemudian DPN kemungkinan masalah ini sudah diketahui oleh petinggi-petinggi kami, jadi semua kalau tentang hal itu kita serahkan ke petinggi-petinggi kami dari pusat,” Imbuhnya.
Saya berterima kasih kepada wartawan yang sangat luar biasa yang bisa selalu proaktif, maka sampai hari ini saya berprinsip wartawan itu adalah mitra dari DPRD memberikan informasi karena dapat mengetahui kasus tersebut,” Jelasnya.
Kami selaku Anggota DPRD jangan cepat panas apa bila ada berita yang diangkat oleh wartawan mungkin tidak enak didengar mari kita terima semua dan kita telusuri karena dengan adanya informasi-informasi yang kita dengar apakah itu baik, jelek itu adalah merupakan bahan gajian nantinya untuk kita selaku Anggota DPRD sebagai fungsi pengawasan,” Tutup Wakil Ketua DPRD Bitung Nabsar Badoa.
(FeryMpmr/Tim)
