Suara Jurnalis | Manokwari – Sebagai Direktur Eksekutif Lembaga Pengkajian Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH), Manokwari Papua Barat, saya menaruh respek atas langkah Kapolda Papua Barat Brigjen Pol.Johnny Edizon Isir, SIK, MTCP bersama Pejabat Gubernur Papua Barat Drs.H.Ali Temongmere, MTP dalam melakukan “pelarangan” kegiatan perdagangan minuman keras (miras) serta kegiatan transaksi judi toto gelap (togel) di Manokwari dan Provinsi Papua Barat maupun Provinsi Papua Barat Daya.
Hal tersebut dikatakan Direktur Eksekutif Lembaga Pengkajian Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Yan Christian Warinussy kepada media melalui pesan rilisnya. Minggu (17/12/2023).
Menurutnya, jelang perayaan Natal tahun 2023 dan Tahun Baru 2024 mendatang bisa menjadi preseden positif untuk menata kembali kegiatan peredaran miras dan togel.
“Utamanya jelang perayaan Natal tahun 2023 dan Tahun Baru 2024 mendatang sebagai Advokat dan Pembela Hak Asasi Manusia, saya berharap “larangan” ini dapat menjadi preseden positif untuk menata kembali kegiatan peredaran miras yang sudah marak di Manokwari dan sekitarnya sebagai Ibukota Papua Barat maupun Sorong, Papua Barat Daya, ” katanya.
Dia mengatakan, pelajar ini menjadi langkah awal untuk Pemerintah Daerah dan juga Polda Papua Barat.
“Sejumlah kota dan wilayah dalam lingkup hukum Polda Papua Barat maupun Papua Barat Daya kami berharap tindakan dan kebijakan “pelarangan” ini sekaligus dapat menjadi langkah awal bagi Polda Papua Barat serta Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya untuk menata kembali segenap kegiatan masyarakat yang dapat berdampak luas dari sisi hukum dan sosial kemasyarakatan seperti halnya miras dan togel tersebut, ” ujarnya.
Aspek hukum dalam bentuk ketersediaan regulasi yang mengatur kegiatan peredaran miras dan judi togel menjadi sesuatu yang kian mendesak.
“Sebab harapan akan tersedianya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di kedua propinsi di wilayah Kepala Burung (Vogelkop) Tanah Papua kian mendesak saat ini. Miras dan togel telah menjadi potensi terjadinya proses perputaran uang dan akumulasi kapital yang cukup potensial meskipun tidak legal.
“Sehingga seyogyanya diatur agar memberi dampak positif bagi semua pihak. Utamanya pembangunan di Tanah Papua, khususnya di Papua Barat dan Papua Barat Daya, ” pungkasnya.
