Suara Jurnalis | Manokwari – Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Yan Christian Warinussy, SH, mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) di Provinsi Papua Barat untuk mengusut tuntas proyek pembangunan Jembatan Kali Obie di Kampung Idoor, Distrik Wamesa, Kabupaten Teluk Bintuni. Senin (12/05/2025).
Proyek yang menelan anggaran sekitar Rp2,5 miliar dari APBD Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2023 itu hingga kini belum rampung dan belum dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Akibatnya, warga terpaksa membangun jembatan sementara dari kayu yang hanya bisa dilalui pejalan kaki.
Menurut informasi yang diperoleh LP3BH, proyek tersebut dilaksanakan oleh Muhammad Makmur Memed Al-Fajri (MMMAF), yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU Kabupaten Teluk Bintuni.
Warinussy menilai, kondisi ini mencerminkan adanya indikasi praktik korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni yang patut diusut, terutama terhadap proyek-proyek sebelum kepemimpinan Bupati Yohanes Manibuy dan Wakil Bupati Joko Lingara.
“LP3BH mendesak Bupati dan Wakil Bupati saat ini untuk melakukan pembersihan internal, serta mendorong agar kasus ini diusut tuntas hingga ke pengadilan,” tegas Warinussy. Ia menambahkan bahwa proses hukum harus menelusuri unsur perbuatan melawan hukum serta potensi kerugian negara dari proyek mangkrak tersebut. (Ref)
