Suara Jurnalis | Manokwari – Hari ini, Kamis 14 Desember 2023 resmi Polda Papua Barat mendapat pemimpin baru yaitu Brigjen Polisi Johnny Eddizon Isir, SIK, MTCP sebagai Kapolda Papua Barat.
Jenderal Isir resmi menjadi Kapolda Papua Barat setelah dilantik oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Markas Besar (Mabes) Polri, Jakarta.
Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari Yan Christian Warinussy kepada media kembali meyeruhkan agar Kapolda Papua Barat yang baru saja di lantik oleh Kapolri untuk segera melakukan penyisiran di arena tambang emas ilegal.
“Sebagai Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, saya memohon dengan hormat dan kasih agar saudara Kapolda Papua Barat yang baru dapat segera melakukan penertiban terhadap segenap kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Ijin (PETI) yang terus marak berlangsung di sekitar wilayah hukum Polda Papua Barat, ” katanya.
Menurutnya, kawasan sekitar daerah aliran sungai (DAS) Wasirawi menjadi rusak karena ulah mafia tambang emas ilegal.
“Salah satu diantaranya yang ada “di depan mata” Saudara Kapolda Papua Barat Brigjen Pol.Isir adalah di kawasan sekitar daerah aliran sungai (DAS) Wasirawi, Kabupaten Manokwari, ” ucapnya.
Dia menambahkan, Jenderal Isir perlu melakukan penertiban terhadap aspek perijinan yang dipegang atau dikantongi para pemilik usaha PETI di sekitar Wasirawi dan Distrik Masni pada umumnya.
“Jenderal Isir pula dapat menelusuri keberadaan para pemilik modal usaha PETI yang ada di kawasan Distrik Masni dan Distrik Prafi. Demikian juga dengan para penambang yang bekerja di sekitar wilayah tersebut dapat ditemui dan dipercakapkan dengan mereka serta para pemilik ulayat setempat. Sehingga atas koordinasi dengan instansi terkait pemerintah daerah Kabupaten Manokwari dan Provinsi Papua Barat dapat segera dibenahi tata kelola potensi mineral emas di wilayah Distrik Masni dan sekitarnya, ” ujarnya.
Sehingga menurut Warinussy dapat memberikan masukan PAD kepada Pemerintah setempat.
“Pada gilirannya dapat memberi pemasukan yang legal bagi penambahan Pendapat Asli Daerah (PAD) ke depan di wilayah Kabupaten Manokwari dan Provinsi Papua Barat, ” pungkasnya.
(Refly Andika Putra)
