Jelang HUT Republik Indonesia Ke-78, Pemkab Indramayu Menyaksikan Pidato Kenegaraan Presiden

Indramayu, Suarajurnalis – Bupati Indramayu Nina Agustina menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indramayu dalam rangka mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia (RI) guna memperingati HUT Kemerdekaan RI Ke-78 Tahun 2023 di Gedung DPRD Kabupaten Indramayu, (16/8/2023).

Hadir Ketua DPRD Indramayu Syaefudin, Wakil Ketua DPRD Indramayu Amroni, Sirojudin, dan Turah, serta dihadiri unsur Forkopimda Indramayu.

Pidato Kenegaraan dalam rangka HUT Kemerdekaan RI Ke-78 yang disampaikan Presiden Joko Widodo ini dilangsungkan di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta. Sidang itu, merupakan agenda rutin yang berlangsung setiap tahun, menjelang peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI.

Dengan mengenakan pakaian adat Tanimbar, Presiden Joko Widodo juga menyampaikan nota keuangan terkait rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) terakhirnya. Pasalnya, Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin akan mengakhiri masa jabatannya pada 2024.

Terdapat rincian RAPBN 2024 yang disampaikan Presiden Joko Widodo meliputi kebijakan fiskal atau keuangan negara, baik mencakup aspek penerimaan, belanja, pembiayaan, hingga utang negara.

Dalam Pidato Kenegaraan, Presiden Joko Widodo menyampaikan, bahwasanya Sumber Daya Manusia (SDM) RI harus mendapat lapangan kerja yang bisa menghasilkan produktivitas nasional. Indonesia harus mengembangkan sektor ekonomi baru yang membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya, yang memberikan nilai tambah sebesar-besarnya.

“Di sinilah peran sektor ekonomi hijau dan hilirisasi sebagai window of opportunity (jendela kesempatan) kita untuk meraih kemajuan, karena Indonesia sangat kaya sumber daya alam, termasuk bahan mineral, hasil perkebunan, hasil kelautan, serta sumber energi baru dan terbarukan,” katanya.

Karena, kaya sumber daya alam saja tidak cukup. Jadi pemilik saja tidak cukup. Karena itu akan membuat Indonesia menjadi bangsa pemalas, yang hanya menjual bahan mentah kekayaannya tanpa ada nilai tambah, tanpa ada keberlanjutan.

“Saya ingin tegaskan, Indonesia tidak boleh seperti itu. Indonesia harus menjadi negara yang juga mampu mengolah sumber dayanya, mampu memberikan nilai tambah, dan menyejahterakan rakyatnya. Itu bisa kita lakukan melalui hilirisasi,” tambahnya.

red: Al Aris

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *