Suara Jurnalis | Manokwari —
Jaringan Damai Papua (JDP) menyambut positif dan menyatakan dukungan penuh atas rekomendasi yang disampaikan oleh Asosiasi Majelis Rakyat Papua (MRP) se-Tanah Papua terkait penghentian konflik bersenjata antara TNI, Polri, dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB).
Juru Bicara JDP, Yan Christian Warinussy, SH, mendorong Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk segera menanggapi secara serius seruan damai dari lembaga kultural tersebut.
Ia menekankan pentingnya peran Presiden selaku Panglima Tertinggi TNI dan pembina Polri untuk mengambil langkah strategis dalam menciptakan kedamaian holistik di Tanah Papua.
“Presiden Prabowo harus menunjukkan komitmen nyata dalam membangun perdamaian dengan merespons rekomendasi MRP dan menata ulang pendekatan keamanan di Papua,” kata Warinussy. Jumat, (30/05/2025).
JDP juga menyerukan kepada pimpinan tertinggi TPNPB agar secara terbuka menyambut seruan damai tersebut demi perlindungan hak-hak dasar masyarakat Papua, terutama mereka yang tinggal di daerah konflik dan menjadi korban langsung dari kekerasan bersenjata.
Sebagai langkah awal, JDP mendesak Presiden untuk segera menarik seluruh pasukan non-organik dari wilayah-wilayah yang selama ini mengalami eskalasi kekerasan. Beberapa daerah yang disorot adalah Kabupaten Intan Jaya, Nduga, Puncak, Puncak Jaya, Tolikara, dan Jayawijaya.
Warinussy menegaskan bahwa kehadiran pasukan yang mengatasnamakan “operasi damai” justru kerap diduga kuat terlibat dalam bentrokan bersenjata yang memperparah kondisi masyarakat sipil. Oleh karena itu, penarikan pasukan dinilai menjadi langkah konkret menuju penyelesaian konflik.
“JDP akan terus mengawal proses perdamaian bersama MRP dan semua pihak yang berkehendak membangun Tanah Papua yang damai, adil, dan bermartabat,” pungkasnya.
