Suara Jurnalis | Manokwari – Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Yan Christian Warinussy, mendesak Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo untuk melakukan pemeriksaan terhadap Kapolda Papua Barat, Irjen Polisi Johnny Eddizon Isir, SIK, MTCP, terkait operasi yang dilakukan di Distrik Moskona Barat pada 15 Desember 2024.
Menurut Warinussy, Operasi tersebut berujung pada hilangnya Iptu Tomi Marbun dan tewasnya seorang warga sipil, Marthen Aikingging.
“informasi yang diterima LP3BH, operasi yang belum jelas sandinya itu melibatkan pasukan gabungan Resmob, Brimob, dan TNI. Berdasarkan keterangan saksi Silas Meyem, pada 18 Desember 2024 pagi, pasukan yang dipimpin Iptu Tomi Marbun menerbangkan drone ke arah seberang Sungai Rawara, lokasi yang diduga sebagai rumah kebun milik Marthen Aikingging,” kata Warinussy. Rabu, (26/03/2025).
Ia membeberkan, enam anggota pasukan diperintahkan untuk menyeberangi sungai yang saat itu sedang banjir, dengan Silas Meyem sebagai penunjuk jalan. Namun, yang menimbulkan tanda tanya, Iptu Tomi Marbun memilih menyeberang sendirian tanpa dukungan anggota lainnya, tanpa helm, dan tanpa tali pengaman.
“Terlihat berenang sebelum akhirnya terseret arus dan hingga kini belum ditemukan. Anehnya, rompi dan ponselnya justru ditemukan dan telah dikembalikan kepada istrinya,” ujarnya.
Atas kejadian ini, LP3BH Manokwari menilai bahwa Kapolda Papua Barat harus dimintai pertanggungjawaban atas operasi yang berakhir tragis ini.
“Selain AKBP Choiruddin Wahid, mantan Kapolres Teluk Bintuni yang sudah diperiksa, Kapolda Irjen Polisi Johnny Eddizon Isir juga harus dimintai klarifikasi sebagai pemegang komando utama di wilayah tersebut,” pintanya.
Sebagai Advokat dan Pembela Hak Asasi Manusia (Human Rights Defender/HRD), Yan Christian Warinussy juga mendesak Kapolri dan Panglima TNI untuk memberi akses kepada Komnas HAM RI guna menginvestigasi tewasnya Marthen Aikingging.
“Walaupun ada klaim bahwa telah terjadi baku tembak, investigasi independen tetap diperlukan untuk memastikan kebenaran fakta dan menjunjung prinsip HAM,” ungkapnya.
Ia menambahkan, peristiwa di Moskona Barat ini menyisakan banyak pertanyaan, terutama terkait hilangnya seorang anggota polisi dalam operasi resmi dan kematian seorang warga sipil yang masih belum terungkap penyebab pastinya.
“LP3BH Manokwari meminta transparansi penuh dan akuntabilitas dari aparat penegak hukum agar keadilan dapat ditegakkan,” pungkasnya.
(Refly)
