Suara Jurnalis, Kota Bitung — Menanggapi pemberitaan dimedia soal PNS Kota Bitung keluhkan TPP dan Tunjangan lain yang tertunggak, Fabian Kaloh anggota DPRD Sulut Dapil Bitung Minut angkat bicara, Senin 13 Mei 2024.
Ketika dimintai tanggapan ke Anggota DPRD Sulut Fabian Kalo menuturkan yakni, Sebaiknya PNS tersebut tanyakam kepada atasannya, apa penyebab keterlambatan, sebab yang bertanggungjwab itu Kepala SKPD masing – masing. Kog berteriak di Media?, salah alamat itu, ”
Saya sebagai mantan ASN saya sedikit banyak paham tentang pengelolahan Keuangan Daerah, ” singkatnya.
Tambahnya lagi, bahwa tidak bisa ditutup – tutupi lagi, kondisi ini terjadi dan akan terjadi disemua daerah jika Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak akur, tidak sejalan dalam bekerja, ”
Yaa… apalagi masing – masing ingin maju lagi dalam Pilkada. Padahal managamen system pemerintahan adalah satu system yang terintegrasi, dimana top managamen ada ditangan 2 Pemimpin Daerah, mereka 2 tetapi 1, tidak bisa dipisahkan apalagi dibentur-benturkan, ”
Jadi jika salah 1 tidak bekerja sebagaimana mestinya maka akan terjadi kepincangan.
Walikota punya Tupoksi, demikian juga Wakil Walikota, ”
Tanyakan ke mereka berdua, apakah mereka berkerja sesuai TUPOKSi.
Kalau itu sebuah kesalahan maka, siapa yang salah?, jawabannya ke2-2nya yang salah, jangan ada yang menyalahkan 1 dengan yang lain, ”
Selanjutnya, bagaimana kerja Sekot, dia juga punya peran penting, sebagai Koordinator TAPD, sebagai manager dalam mengelolah adminstrasi, seprofesional apa dia, memanag keuangan bersama Tim TAPD?. Ini juga penting, ”
Kelolah SKPD seperti apa kerjanya?
Bahkan DPRD Kota Bitung jiga harus bertanggungjawab, APBD dibuat bersama Pemkot dan DPRD, DPRD tahu masing – masing DPA SKPD, dimana fungsi pengawasannya?.
Seharusnya sebelum PNS berteriak, DPRD sudah tahu dong, ”
Kan tidak mungkin ujuk-ujuk terjadi seperti yang diberitakan. Makanya semua pihak harus evaluasi dan koreksi diri, semua harus bertanggungjawab, ” tutupnya.
(HelsiL)
