Suar Jurnalis | Jayapura – Menjelang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Provinsi Papua pada 6 Agustus 2025, Dewan Adat Papua (DAP) menegaskan posisinya sebagai lembaga epresentatif masyarakat adat yang akan berperan aktif dalam menjag stabilitas sosial dan budaya di tanah Papua.
Sebagai institusi adat yang dihormati, DAP menilai bahwa PSU bukan sekadar proses demokrasi, tetapi juga merupakan ujian penting bagi kedewasaan politik seluruh rakyat Papua. Dalam pernyataannya, DAP menyebut PSU ini sebagai peluang untuk menunjukkan komitmen kolektif terhadap kedamaian dan keadilan.
“DAP berdiri netral namun aktif. Kami siap mengawal proses PSU agar berjalan damai, adil, dan bermartabat,” tegas Ketua Umum DAP, ManBe. YP. Yarangga dalam keterangannya. Rabu, (09/07/2025).
Ia menyebut peran DAP bukan sebagai pemain politik, tetapi sebagai penjaga nilai moral, budaya, dan etika masyarakat adat Papua.
DAP menyatakan kesiapan untuk menjadi penengah jika muncul potensi konflik horizontal antarpendukung. Melalui mekanisme adat dan nilai-nilai lokal seperti kebersamaan, persaudaraan, dan hormat terhadap sesama anak negeri, DAP berharap suasana damai tetap terjaga selama dan setelah pelaksanaan PSU.
Ketua Umum DAP juga mengeluarkan seruan moral kepada seluruh pihak yang terlibat dalam kontestasi PSU, termasuk pasangan calon (paslon), partai politik pengusung, tim sukses, para pendukung, serta penyelenggara dan aparat keamanan.
Kepada para paslon, Yarangga mengimbau agar tetap dewasa dan bijaksana dalam menyampaikan pernyataan politik.
“Tunjukkan sikap sejuk dan solutif. Berikan contoh kepada rakyat bahwa demokrasi itu membangun, bukan menghancurkan,” ujarnya.
Partai politik dan tim sukses juga diminta untuk menjauhi praktik kampanye negatif. Ketua DAP menekankan pentingnya menyampaikan informasi yang benar, menghindari hoaks, serta mempromosikan dialog yang edukatif dan konstruktif kepada masyarakat.
Khusus untuk para pendukung paslon, DAP mengajak untuk tidak mudah terprovokasi dan menjaga sikap saling menghormati.
“Jangan ada yang memecah belah persaudaraan sesama orang Papua hanya karena beda pilihan politik,” tegas Yarangga.
Kepada aparat keamanan dan penyelenggara pemilu, DAP mengingatkan pentingnya sikap netral dan profesional. Kepercayaan publik terhadap PSU, menurut DAP, akan sangat tergantung pada independensi dan transparansi para penyelenggara dan aparat keamanan di lapangan.
Lebih lanjut, DAP mengingatkan bahwa pelaksanaan PSU seharusnya menjadi ruang bagi pendidikan politik yang sehat, bukan arena pertarungan yang mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan dan adat istiadat. Papua, kata DAP, harus tetap menjadi rumah damai bagi semua anak bangsa.
“Mari jadikan PSU ini sebagai ruang rekonsiliasi, bukan perpecahan,” imbuh Ketua Umum DAP.
Ia menambahkan, pemimpin sejati adalah mereka yang menjaga rakyat dan tanahnya, bukan yang mengorbankan keamanan demi ambisi sesaat.
DAP juga menyoroti pentingnya menjaga ketertiban sosial, terutama di wilayah-wilayah yang selama ini dikenal rawan konflik politik. Ketua Umum DAP mengajak semua tokoh adat dan pemuka agama turut serta menjadi juru damai.
Selain itu, peran media lokal juga diingatkan untuk berkontribusi dalam menciptakan suasana informasi yang kondusif, tidak memihak, dan mendidik masyarakat dalam memahami makna demokrasi yang sehat.
Di akhir pernyataannya, Ketua Umum DAP menyampaikan pesan yang kuat kepada seluruh masyarakat Papua.
“Jangan korbankan tanah ini demi ambisi sesaat. Mari kita jaga tanah Papua dengan hati yang bersih dan pikiran yang jernih,” ujarnya.
Seruan moral ini menunjukkan bahwa adat masih memegang peranan penting dalam dinamika politik Papua. Dewan Adat Papua pun berharap agar semua pihak dapat merenungkan pesan ini dan bersama-sama mewujudkan PSU yang damai, jujur, dan bermartabat.
(Refly)
