Suara Jurnalis | Manokwari, Papua Barat – Advokat dan Pembela Hak Asasi Manusia (Human Rights Defender/HRD) di Tanah Papua, Yan Christian Warinussy, SH, mendesak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk segera bersikap terkait pengerahan personel TNI non organik ke wilayah Papua Tengah.
Menurut laporan yang diterima Warinussy, personel bersenjata tersebut telah memasuki Kabupaten Paniai, Deiyai, dan Intan Jaya sejak 21 hingga 24 September 2025.
“Khusus di wilayah Paniai, masyarakat asli Papua merasa resah dengan kehadiran aparat bersenjata itu,” ungkapnya. Jumat, (26/08/2025).
Ia menambahkan, personel TNI non organik diduga masuk melalui jalur perairan Danau Paniai menggunakan speed boat. “Ini menimbulkan rasa takut di tengah masyarakat adat yang kehidupannya bergantung pada danau dan lingkungan sekitar,” ujarnya.
Sebagai Advokat HAM, Warinussy meminta Presiden Prabowo dan Wapres Gibran untuk memastikan setiap rencana operasi militer dilakukan secara profesional dan sesuai amanat Undang-Undang TNI. “Sebuah operasi militer mestinya mendapat persetujuan politik dari DPR RI, bukan dijalankan sepihak,” tegasnya.
Warinussy, yang juga menjabat Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, menilai pemerintah perlu menunjukkan kejujuran dalam menyikapi situasi Papua. Ia menolak segala bentuk intimidasi terhadap masyarakat adat dengan alasan keamanan.
“Jangan sampai rakyat asli Papua dipaksa keluar dari tanah adatnya demi kepentingan eksploitasi sumber daya alam. Indikasinya kuat, operasi ini terkait dengan rencana pengelolaan Blok Wabu yang kaya emas,” kata Warinussy.
Ia menegaskan, masyarakat adat memiliki hak penuh atas tanah dan sumber daya alam yang diwariskan leluhur mereka. “Jika operasi militer hanya dijadikan jalan membuka akses bagi eksploitasi tambang, maka ini merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia,” tambahnya.
Selain itu, Warinussy juga menyerukan kepada komunitas internasional untuk memberi perhatian. Ia secara khusus meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang tengah bersidang di New York, Amerika Serikat, agar menyoroti penderitaan masyarakat Papua.
“Rakyat Papua asli kian terdesak dari tanah adatnya, lingkungan hidup rusak, dan sumber daya alamnya dieksploitasi tanpa izin serta tanpa memberi manfaat langsung bagi pemilik sah tanah tersebut,” pungkasnya.
(Refly)
