Suara Jurnalis |™Manokwari – Sejumlah atlet dan ofisial Papua Barat yang meraih prestasi pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Tahun 2021 di Papua hingga kini belum menerima hak penuh berupa bonus yang dijanjikan pemerintah provinsi.
Para atlet dari 15 cabang olahraga, di antaranya Kempo, Tinju, Judo, Sepatu Roda, Layar, Balap Motor, Tenis Lapangan, Menembak, Catur, Terjun Payung, Selam, Softball, Dayung, Muaythai, dan Biliar, telah mengharumkan nama Papua Barat dengan torehan medali emas, perak, dan perunggu.
Namun, janji Gubernur Papua Barat saat itu, Dominggus Mandacan, M.Si, belum juga terealisasi penuh. Dari total kewajiban, pemerintah baru membayar 42 persen atau Rp15,6 miliar, sementara sisanya sebesar 58 persen atau Rp21,6 miliar masih tertunggak.
Advokat dan Pembela HAM, Yan Christian Warinussy, yang malam ini bertemu langsung dengan para atlet dan ofisial, menyatakan bahwa keterlambatan pembayaran ini telah merugikan mereka secara fisik, psikis, maupun ekonomi.
“Ini adalah hak para atlet dan ofisial yang masuk kategori hak asasi manusia sekaligus hak keperdataan. Namun sayangnya diabaikan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat,” tegas Warinussy. Jumat, (03/10/2025).
Ia juga menyoroti dugaan adanya oknum pejabat pada instansi teknis olahraga yang terlibat dalam penggelapan hak-hak atlet.
“Saya akan terus melakukan pendampingan hukum agar hak mereka benar-benar dibayar,” tambahnya.
(Refly)
