Jayapura, Topberita.co.id – Sebuah potongan video berdurasi kurang dari satu menit yang menampilkan Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo, kembali menghangatkan diskursus publik. Dalam video tersebut, Abisai menyinggung soal aksi demonstrasi dan pemalangan yang kerap terjadi di wilayah Kota Jayapura.
“Bahwa tidak ada demo, tidak ada palang kota ini. Karena yang biasa palang dan demo itu bukan orang Port Numbay, bukan orang pantai. (Tetapi) orang-orang gunung ini,” ucap Abisai dalam video yang viral sejak Selasa (17/6/2025), terutama di platform WhatsApp dan Facebook.
Cuplikan tersebut menuai berbagai tafsir dari publik, di tengah hangatnya polemik Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan dinamika pembangunan kota. Namun, potongan video yang beredar ternyata hanya merupakan bagian kecil dari dialog lebih panjang dalam kunjungan kerja 100 hari Wali Kota di salah satu kampung di Jayapura.
Barto Klarifikasi: Pernyataan Dipotong dari Konteks Dialog Masyarakat
Anggota Komisi D DPRK Kota Jayapura dari Dapil Abepura, Barto, menyayangkan penyebaran video yang telah dipotong konteks tersebut. Ia menegaskan bahwa pernyataan Wali Kota disampaikan dalam forum resmi bersama masyarakat dan merupakan jawaban atas pertanyaan soal maraknya aksi pemalangan di beberapa titik kota.
“Itu adalah respons terhadap pertanyaan warga dalam dialog. Tapi karena dipotong, kalimat tersebut menjadi berdiri sendiri dan bisa menimbulkan kesalahpahaman,” ujar Barto kepada wartawan, Selasa (17/6/2025).
Menurutnya, pernyataan Abisai bukan dimaksudkan untuk menyinggung kelompok masyarakat tertentu, melainkan sebagai seruan agar aspirasi disampaikan secara damai, tanpa mengganggu ketertiban umum.
“Beliau (Wali Kota) sangat terbuka terhadap aspirasi warga. Tapi beliau ingin semua disampaikan lewat cara yang baik, lewat forum dialog, bukan dengan pemalangan jalan. Karena itu menghambat ekonomi dan investasi di kota,” tambah Barto.
Jayapura Butuh Stabilitas untuk Bertumbuh
Lebih lanjut, Barto menekankan pentingnya menjaga stabilitas dan kenyamanan di Kota Jayapura sebagai pusat pemerintahan Provinsi Papua sekaligus kota jasa.
“Jayapura ini etalase Papua. Kalau terus diwarnai aksi anarkis dan pemalangan, siapa yang mau berinvestasi? Kita semua yang rugi,” ujarnya.
Ia juga membantah spekulasi bahwa pernyataan Wali Kota adalah bentuk pengalihan isu dari persoalan lain seperti tambang atau konflik politik lainnya.
“Itu murni respons dari dialog dengan masyarakat. Tidak ada agenda tersembunyi atau motif politik. Jangan semua dibawa ke ranah konspiratif,” tegasnya.
Informasi Harus Utuh, Bukan Potongan
Kasus ini kembali menegaskan pentingnya menyampaikan informasi secara utuh, bukan sepotong-potong. Dalam situasi politik yang kian sensitif, setiap pernyataan pejabat publik dapat disalahartikan jika dicabut dari konteksnya.
Sebagaimana terekam dalam video lengkap, Wali Kota Jayapura menekankan bahwa membangun kota tidak cukup dengan retorika atau aksi blokade, melainkan melalui kolaborasi dan keterbukaan.
“Membangun Jayapura butuh sinergi semua pihak. Mari utamakan dialog, jangan saling menyudutkan,” pesan Abisai dalam forum tersebut.
Barto menutup pernyataannya dengan mengingatkan kembali bahwa tugas seorang kepala daerah adalah memastikan seluruh warga, tanpa kecuali, dapat hidup aman, nyaman, dan sejahtera di tanah yang mereka tinggali.(Redaksi/Echn)
