Koordinator Pemenangan Pilkada Jakarta DPP Persaudaraan 98, Elyzabeth Bulan, mengingatkan bahwa siapa pun gubernur yang terpilih harus fokus pada kesejahteraan warga Jakarta.
Suara Jurnalis | Jakarta – Persaudaraan 98, wadah aktivis gerakan reformasi 1998 bagian dari Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran di Pilpres 2024, memastikan sikap politiknya yang berkiblat pada keputusan politik Presiden RI terpilih Prabowo Subianto.
Meski tak lagi berstatus ibu kota negara, pemilihan gubernur di Jakarta masih menarik perhatian masyarakat luas.
Jakarta akan tetap menjadi representasi perpolitikan dan ekonomi nasional.
Namun, di tengah kian dekatnya tahap pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur, masyarakat belum mengetahui pasti siapa saja kandidat yang akan berlaga di Pilkada Jakarta 2024.
“Kami siap mendukung kandidat selama visi dan misinya selaras dengan program nasional yang dipimpin oleh presiden terpilih Prabowo Subianto,” kata Koordinator
Pemenangan Pilkada Jakarta DPP Persaudaraan 98, Elyzabeth Bulan, dalam keterangan yang diterima redaksi, Senin (29/7/2024).
Persaudaraan 98 akan memastikan bahwa gubernur Jakarta terpilih bersedia melanjutkan program pemerintahan sebelumnya, yang berdampak positif buat warga.
“Boleh saja merevisi program tetapi tidak harus selalu merombak dan mengulang kembali dari nol program-progam yang sudah ada, karena selain menghabiskan waktu dan anggaran juga tidak membuat Jakarta makin maju,” jelas Elyzabeth.
Persaudaraan 98 juga mengimbau kelompok-kelompok relawan Pilkada Jakarta untuk satu visi mengawal dan memastikan para kandidat mau bersinergi menjalankan program nasional yang diusung pemerintahan Prabowo-Gibran, salah satunya program Makan Bergizi Gratis.
“Program Makan Bergizi Gratis penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita, khususnya anak usia sekolah,” ucap perempuan yang juga kader Partai Gerindra ini.
Penyediaan lapangan pekerjaan yang luas juga harus dipastikan oleh gubernur Jakarta mendatang, sehingga ekonomi daerah bertumbuh dan kemakmuran warganya terjamin.
Selain itu, belajar dari pengalaman Pilkada Jakarta 2017, unsur politisasi SARA juga harus benar-benar dihindari karena hanya akan merusak iklim hidup bersama sesama anak bangsa.
“Menjadi hal yang biasa, tingginya suhu politik jelang pilkada sering menimbulkan perpecahan di antara sesama, persaudaraan dan hubungan tetangga. Perseteruan kian panas juga dilayangkan melalui media sosial tanpa etika dan norma,” bebernya.
“Jangan jadikan Jakarta panggung politik bagi kepentingan sekelompok orang. Siapa pun gubernur terpilih harus berfokus pada kesejahteraan warga Jakarta,” tambah Elyzabeth. (***)
