Suara Jurnalis | Manokwari – Saya mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Jaksa Agung Republik Indonesia, Burhanuddin ST, atas langkahnya dalam melantik beberapa Jaksa Agung Muda (JAM) dan Kepala Kejaksaan Tinggi. Pelantikan ini menunjukkan komitmen terhadap peningkatan kinerja dan profesionalisme di lingkungan Kejaksaan, yang diharapkan dapat memperkuat penegakan hukum di Indonesia. Semoga para pejabat yang baru dilantik dapat menjalankan tugas mereka dengan integritas, dedikasi, dan membawa perubahan positif bagi masyarakat dan sistem peradilan.
“Sebagai Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, saya memberi apresiasi kepada Jaksa Agung Republik Indonesia Burhanuddin ST yang telah melakukan pelantikan beberapa Jaksa Agung Muda (JAM) dan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) pada Kamis (4/6) di Lantai 11 Gedung Utama Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Jakarta, kata Warinussy. Jumat (05/06/2024).
Lebih lanjut kata Warinussy, dalam acara pelantikan tersebut juga ikut dilantik Kajati Papua Barat Muhammad Syarifuddin SH, MH.
“Dengan dilantiknya Muhammad Syarifuddin, SH, MH sebagai Kajati Papua Barat, itu berarti dalam waktu dekat, pasti Kajati Papua Barat ini sudah mulai berada dan menjalankan tugasnya di “Kota Injil” Manokwari sebagai Ibukota Provinsi Papua Barat, ” ujarnya.
Ia juga menyampaikan, besar harapan Kajati Muhammad Syarifuddin tentang pentingnya kepercayaan masyarakat pencari keadilan
“Sebagai salah satu Advokat dan sesama Penegak Hukum di Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya sebagai wilayah kerja Pak Kajati Papua Barat, saya ingin terus mengingatkan Pak Kajati Muhammad Syarifuddin tentang pentingnya kepercayaan masyarakat pencari keadilan terkait penyelidikan dan penyidikan sejumlah kasus dugaan tindak pidana khusus seperti tindak pidana korupsi yang tengah dilakukan atau “macet” penanganannya karena berbagai “sumbatan” di sejumlah kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) di Papua Barat dan Papua Barat Daya, ” jelasnya.
Menurutnya, banyak sejumlah kasus yang mangkrak sehingga perlu kerja keras untuk menyelesaikan.
“Seperti halnya kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan Barang Cetakan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Sorong Tahun Anggaran 2017. Perkara ini ditangani oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Sorong, tapi diduga “terhambat” pada hasil penghitungan kerugian negara dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Papua Barat.
Hasil Penghitungan Kerugian Negara versi Kejari Sorong saat itu berkisar di angka Rp. 5 (lima) Milyar, ” bebernya.
Menurut pandangan hukum, kata Warinussy, seyogyanya saat ini Kajari Sorong Makrun, SH, MH dapat kembali menyurati BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Barat untuk segera mengeluarkan hasil penghitungan kerugian negara ada Kasus dugaan Tipikor pengadaan ATK dan Barang Cetakan di BPKAD Kota Sorong Tahun Anggaran 2017 tersebut untuk kepentingan penegakan hukum.
Kajari Sorong Makrun, SH, MH dapat kembali menyurati BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Barat untuk segera mengeluarkan hasil penghitungan kerugian negara dan juga pula kasus dugaan Tipikor Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) di Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2019 serta Kasus Dugaan Tipikor pada Kegiatan (Proyek) Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (PK RTRW) di Bappelitbangda Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2017, 2018, 2019 dan 2020. Juga di Kabupaten Tambrauw terkait dugaan pemotongan dana kampung sejumlah Rp.33 Milyar pada Badan Pemberdayaan Kampung Kabupaten Tambrauw, Provinsi Papua Barat Daya Tahun Anggaran 2022 dan 2023. Serta sejumlah kasus dugaan Tipikor lainnnya yang tengah diselidiki di Kabupaten Fakfak, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Raja Ampat dan Kabupaten Sorong maupun Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak serta Kabupaten Sorong Selatan dan Kabupaten Teluk Wondama.
“Saya ingin mengingatkan Saudara Kajati Papua Barat yang baru ini terkait dugaan Tipikor ada kasus Pembangunan Jalan Kaimana-Wasior yang tengah diselidiki oleh Kejati Papua Barat agar ditelusuri secara Adil, Deni menjawab tuntutan masyarakat adat di wilayah Adat Mairasi Kabupaten Teluk Wondama dan Kabupaten Kaimana. Karena diduga keras badan jalan tersebut melintasi wilayah adat Suku Mairasi tersebut, ” pungkasnya.
(Refly)
