Suara Jurnalis | Manokwari – Menjaga kerahasiaan dalam komunikasi militer, termasuk surat telegram dari panglima, adalah hal yang sangat penting untuk keamanan dan keberhasilan operasi. Dengan menjaga kerahasiaan tersebut, informasi sensitif tidak akan bocor kepada pihak yang tidak berwenang.
Namun hal tersebut berbeda dengan kenyataan, bahwa surat telegram dari panglima TNI bisa bocor dan beredar di Group media sosial dan WhatsApp.
Jaringan Damai Papua (JDP) merasa prihatin atas terjadinya keputusan tentang “perubahan” penyebutan (nomenklatur) Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) atau Kelompok Separatis Teroris (KST) oleh Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) menjadi Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Hal itu terungkap dalam copy dari Surat Telegram Rahasia (STR) Nomor : STR/41/2024, tanggal 05 April 2024, yang derajat nya kilat dan sifat rahasia.
Menurut Yan Christian Warinussy yang juga sebagai juru bicara Jaringan Damai Papua, STT tersebut berasal dari Panglima TNI dan ditujukan kepada Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XVII/Cenderawasih dan Pangdam XVIII/Kasuari untuk dilaksanakan.
“Copy dari STR tersebut herannya bisa “bocor” dan beredar luas di sejumlah media sosial Facebook (FB) maupun WhatsApp (WA), ” kata Warinussy, Kamis, (11/04/2024).
Selaku Juru Bicara (Jubir) JDP saya ingin menyampaikan keprihatinan kami (JDP) bahwa perubahan penyebutan (Nomenklatur) KKB/KST menjadi OPM justru akan berdampak pada : pertama, kian meluasnya pengerahan personil militer (TNI) ke Tanah Papua sejak sekarang ini.
Kedua, JDP memandang bahwa pendekatan pertahanan negara dengan mengedepankan militer (TNI) akan kian membawa dampak pagi siatusi dan kondisi hak asasi manusia dalam arti luas di seluruh Tanah Papua pada keenam Daerah Otonomi Baru (DOB) yang ada.
Ketiga, peran militer di seluruh Tanah Papua akan kian meningkat dan meluas secara signifikan dibanding peran Polri.
Keempat, pemberlakukan status Daerah Operasi Militer (DOM) di seluruh Tanah Papua kian nyata dan masif.
“JDP oleh karena itu mendesak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo segera mengambil inisiatif pertama dalam mengakhiri segenap rencana pembaruan model operasi militer dalam bentuk apapun di seluruh Tanah Papua. Segera mengakhiri konflik Papua melalui jalan damai dengan mengedepankan Dialog Jakarta-Papua sebagai media utama sejak tahun 2024 ini, ” pungkasnya.
(Refly)
