Sulawesi Utara, Minut. Suara Jurnalis — Diketahui Ruas Jalan Provinsi Sulawesi Utara terutama di jalan Sukur-Likupang, lebih tepatnya di Zero point Jalan SBY arah Desa Matungkas Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara (Minut), sudah sangat meresahkan pengguna jalan baik roda dua dan roda empat.
Masyarakat Likupang selaku pengguna jalan yang sering lewat jalan tersebut menyampaikan,
“Dimana pemerintah, dimana pajak rakyat sehingga jalan sudah hancur, tapi semua tutup mata. Setahu saya, masalah ruas jalan ini sudah 3 tahun diberitakan di media massa, trus mana tindakannya,” ujar Hizbula Sahibu warga Likupang, Kamis (11/01/2024).
Kicauan aktivis asal Likupang ini memang pantas. Pasalnya, di media ini saja, ( komentar.co ), sudah bertahun-tahun kasus jalan provinsi ini dikabarkan. Namun hal ini seakan tidak membuat malu pemerintah yang ada.
“Budaya malu sudah hilang ditubuh pemprov. Pemerintah tidak siap, sementara Kadis PU PR Provinsi, digonta-ganti, sesuai keinginan pimpinan saja,”tandasnya.
Terpisah, Calvin Liempek Ketua DPD LSM BAKIN (Barisan Anti Korupsi Indonesia) Sulawesi Utara), menilai Pemprov dan Deprov Sulut inkonsisten terhadap perjuangan pemerintah dan masyarakat Minahasa Utara yang disebut sebagai 1 dari 5 DPSP (Destinasi Pariwisata Super Prioritas) di Indonesia.
“Harusnya sebagai ibu dari Kabupaten Minahasa Utara, Pemprov Sulut berperan menyangga Minut sebagai DPSP, bukan tutup mata terhadap jalan menuju Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Likupang,” ujarnya.
Menurut aktivis vokal asal Desa Laikit Kecamatan Dimembe ini, sudah bertahun-tahun media menyoal kinerja Pemprov Sulut, terutama Kadis PU PR yang sudah 3 bahkan 4 kali diganti, namun tetap tidak ada tanggapan serius dari pemerintah terkait.
“Saya lihat jalan mejuju Kawasan Wisata Likupang memang sudah mulai di tingkatkan dengan membuat pelebaran jalan, seperti yang saat ini sudah kita nikmati di Desa Wasian, Rondor, sampai Desa Dimembe, menuju Bandara Samratulangi saja, sementara dari Desa Dimembe sampai Zero point perempatan Matungkas-Sukur, mana,” sebutnya.
Sementara, jalan lain sudah berlubang membahayakan pengguna jalan, malah tidak pernah disentuh sedikitpun.
“Sebagai Warga Negara pengguna jalan dan pembayar pajak tetap, rakyat berhak bertanya, dimana anggaran perbaikannya. Keslamatan pengguna jalan adalah tanggungjawab pemerintah. Jangan tunggu sampai sudah terjadi kecelakaan dan makan korban jiwa, baru semua saling lempar bola. Sementara status DPSP sudah tak jelas, pemerintah lebih melirik proyek jalan baru dibanding perbaikan jalan lama,” sembur Calvin.
Untuk itu, sebagai aktivis Calvin mempertanyakan Dana PEN 2023 dikemana-kan, dan fungsi Dinas PUPR Provinsi Sulut yang tidak pernah merespon masalah jalan Zero point -Matungkas itu.
“Memang Eksekutif dan Legislatif Provinsi Sulut, berperan untuk infrastruktur, namun Kepala Dinas PUPR juga harus orang responsif, jangan pangku tangan tunggu bola, dan Asal Bapak Senang (ABS) saja, menanti gajian, sampai usai masa jabatan,”sindirnya.
Sesuai pantauan LSM BAKIN, dari depan Indomaret Matungkas, punggung jalan sudah berlubang, tergerus luapan air hujan. Melihat tak ada perhatian serius Pemerintah Provinsi Sulut dan Kabupaten Minut, masyarakt berinisiatif menutupi lubang dengan campuran pasir dan semen.
“Namun sampai saat ini, karena hanya dengan upaya ala kadarnya, lubang kembali menganga bahkan begitu besar hampir merobek sepertiga punggung jalan, sayangnya pemerintah tetap tutup mata. Sungguh ironis, jalan yang belum waktunya di perbaiki, sudah menjadi perhatian. Sebaliknya jalan yang sudah seharusnya mendapat perhatian tidak di perbaiki. Karena ini jalan Provinsi otomotais tanggung jawab PUPR Provinsi.
Selaku masyarakat Minut, lanjut dikatakan Calvin, pihaknya sudah kordinasi Dengan Dinas PUPR Minahasa Utara, dijawab Minut sudah berulangkali menyampaikan dalam rapat dengan Provinsi agar jalan ini mendapat perhatian, tapi sampai saat ini tidak ada perhatian juga.
“Oleh sebab itu saya minta Pak Gubernur dan Pak Wagub Sulut evaluasi kinerja Kepala Dinas PUPR Provinsi Sulut ini. Cukup banyak catatan kami tentang kinerjanya yang tidak memberikan kepuasan kepada masyarakat. Ingat, kekuasaan tertinggi negara ini berada ditangan rakyat, mana semboyan Sulut hebat dan Minut hebat, jangan hanya melirik proyek besar, sementara perbaikan tidak pernah disentuh,” tandas Calvin.
Dilansir dari media online Komentar.co
Sampai berita tersebut di tayangkan awak media belum bisa terkonfirmasi dengan Kadis PUPR provinsi sulut
(FeryMpmr)
