Suara Jurnalis | Manokwari – Kepada media suara jurnalis, Juru Bicara Jaringan Damai Papua (JDP) Yan Christian Warinussy kembali Mempertanyakan Peristiwa Pembakaran Alat Berat Jenis Excavator yang Diduga “Direkayasa”. Sabtu (28/10/2023).
Jaringan Damai Papua (JDP) menyayangkan adanya peristiwa yang terkesan “direkayasa” berbentuk pembakaran alat berat jenis Excavator serta seperti ada bunyi tembakan yang belum dapat diklarifikasi asal dari senjata api jenis apa dan siapa kelompok yang bertanggungjawab pada Jum’at, 27/10 sekitar pukul 05:00 wit di Kampung AyataAifat, Distrik Aifat Timur Tengah, Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat Daya.
“Sebagai Juru Bicara (Jubir) JDP saya mendorong Kapolda Papua Barat Irjen Pol.Drs.Minang Tahi Daniel Silitonga selaku penanggung jawab utama keamanan di Papua Barat dan Papua Barat Daya untuk segera mampu mengungkap peristiwa tersebut. JDP mendesak Kapolda Papua Barat agar tidak membiarkan warga sipil tak berdosa kemudian ada yang “diamankan” dengan alasan sebagai “kaki tangan” Orang Tak Dikenal (OTK) tanpa pernah bisa menyentuh siapa dalang atau otak di balik peristiwa ini, ” kata Warinussy melalui pesan rilisnya.
Apabila penyelidikan tidak mampu membuktikan adanya pelaku pidana dari peristiwa tersebut, maka sebaiknya secara terhormat Kapolda Papua Barat dan jajarannya mau mengumumkannya secara terbuka kepada masyarakat di Tanah Papua.
“JDP sangat yakin pelibatan tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh gereja di wilayah Aifat dan Kabupaten Maybrat umumnya akan mampu mengurai fakta dibalik terjadinya peristiwa yang seakan hendak di arahkan agar sama seperti peristiwa hukum di Distrik Kramamongga, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, ” bebernya.
JDP justru ingin segenap rencana apapun yang hendak dilakukan dalam konteks pembangunan di Wilayah Provinsi Papua Barat Daya maupun Papua Barat hendaknya dilakukan dengan melibatkan partisipasi publik masyarakat adat Papua sebagai pihak yang dapat menjadi subjek pengambil keputusan.
“Model kasus seperti Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan maupun Blok Wabu di Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah kian menunjuk fakta, bahwa karena adanya keinginan pihak investor yang hendak mengelola sumber daya alam di kedua wilayah tersebut, sehingga mengakibatkan rakyat Papua asli yang memiliki wilayah adat disana justru berda dalam posisi tekanan dari sisi keamanan dan kenyamanan hidupnya senantiasa, ” jelasnya.
Ditambabkannya, ”Semoga apa yang terjadi di Blok Wabu maupun Yahukimo tidak sedang dirancang untuk terjadi pula di Kramomongga, Papua Barat dan Aifat Timur Tengah, Papua Barat Daya, ” pungkasnya.
(Refly Andika Putra).
