Jatim, Suara Jurnalis — Peringatan Hari Pers Nasional ke 77 Tahun, pada 9 Februari 2023 dengan tema ‘Pers Merdeka, Demokrasi Bermartabat’ diharapkan menjadi titik baru dalam keikutsertaan Media Massa dalam mendukung Pembangunan ekonomi Jawa Timur. Pers bisa dilibatkan dalam penyampaian informasi terkait program-program yang dicanangkan DPRD dan Pemerintah provinsi Jatim dalam rangka pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Hal demikian disampaikan Ketua Komisi B (Bidang Perekonomian) DPRD Provinsi Jawa Timur disela-sela puncak peringatan HPN ke 77 Tahun di Sumatera Utara (9/2/2023).
Aliyadi menjelaskan tanpa keterlibatan Pers dalam menyampaikan informasi yang akurat dan lengkap maka apapun yang konsep oleh pemerintah tidak bisa berjalan dengan baik. “Pers adalah bagian dari pilar demokrasi yang harus terus dijaga dengan Baik, karena perannya begitu penting dalam pembangunan Jawa Timur di segala bidang, termasuk bidang ekonomi, Paparnya.
Kehadiran pers, kata politikus PKB asal Sampang Madura ini, adalah suatu hal yang sangat positif dalam berbangsa dan bernegara. Pers juga berkewajiban untuk terus mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah untuk dapat memberikan informasi yang jujur kepada Masyarakat. “Saya sepakat dengan tema HPN hari ini, Namun demikian, kebebasan pers tidak berarti bebas tanpa batas.
Sebagai Bangsa yang beradab dan menjunjung etika, kata Aliyadi, maka kebebasan pers harus berpijak kepada norma-norma dan etika dalam berbangsa. “Saran, kritik dari pers sangat diperlukan dengan tujuan perbaikan-perbaikan ke depan,” cetus pria yang dikenal cukup dekat dengan awak media ini.
Lanjut Aliyadi, peran Pers dalam konteks Demokrasi yang bermartabat adalah demokrasi yang selalu mengedepankan norma dan etika. Serta secara konsisten memberikan kontribusi positif kepada Bangsa dan mencerdaskan anak bangsa. Sebagai contoh adalah peran media di DPRD Jawa Timur sangat membantu masyarakat dalam mendapatkan informasi penting yang belum diketahuinya.
Peran media dengan lembaga DPRD Jatim menurut saya sangat banyak membantu didalam mengawal kebijakan-kebijakan pemeeintah provinsi dan selalu memberi informasi akurat kepada Masyarakat. pungkasnya.
(PutraW)
